Kegalauan Berdemokrasi (2)

lanjutan dari http://koneksiputus.blogspot.com/2012/11/kegalauan-berdemokrasi.html

Memasuki orde baru (1966-1998) demokrasi cukup berjalan stabil. Hal ini terbukti dengan sukses diadakannya 6 Pemilu ( 1971,1977,1982,1987,1992,1997). Pada masa itu rakyat menggunakan hak suaranya dengan memilih partai politik yang pilihannya itu-itu saja. Rakyat yang mulai mengerti masalah politik mencurigai adanya hal yang tidak beres. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai transparansi pemilihan presiden. Pertanyaan – pertanyaan itu hanya menjadi perasaan tidak menentu yang tersirat dalam hati rakyat karena pemerintah selalu mengambil langkah tegas terhadap kritikan-kritikan yang ada. Begitu juga dengan pers yang dibatasi. Pada waktu itu orang merasa tidak bebas mengeluarkan pendapat. Bukankah salah satu ciri dari negara demokrasi adalah rakyat yang bebas mengemukakan pendapat?. Itu lah letak kegalauan pada orde baru. Seharusnya jika memang negara ini demokratis, kebebasan berpendapat tidak terkekang seperti itu. Krisis ekonomi dan KKN yang meluas menyebabkan gelombang demonstrasi yang besar. Rakyat menuntut adanya reformasi. Orde baru pun berakhir ditangan rakyat.

Masuk ke era reformasi dimana perbaikkan-perbaikkan dari kegagalan masa lalu dimulai. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah juga menjamin kebebasan pers. Di era ini demokrasi mulai terasa sampai tingkat RT. Di lingkungan RT saya pemilihan ketua RT dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak oleh seluruh warga. Begitu juga dengan pemilihan ketua RW. Tidak hanya itu, di SMP saya dulu pemilihan ketua kelas dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak. Sama halnya di SMA, saya ikut “mencontreng” kertas suara dalam pemilihan ketua OSIS. Di level terkecil pun iklim demokrasi Indonesia berjalan dengan baik. Semua orang ambil bagian dalam memilih pemimpin. Memang sudah seharusnya rakyat menentukan arah kehidupannya dan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan.

Ada satu hal yang menjadi kegalauan berdemokrasi di era reformasi ini, yaitu apakah aspirasi rakyat sudah benar-benar tersalurkan atau belum?. Dewasa ini banyak rakyat yang demonstrasi menyalurkan aspirasi. Tapi banyak juga masyarakat yang merasa pemerintah belum menindaklanjuti aspirasi mereka. Dimana peran anggota DPR yang merupakan penampung aspirasi rakyat?. Bahkan sekarang banyak yang sudah tidak percaya dengan DPR karena tidak sedikit anggotanya yang tersangkut kasus korupsi. Rakyat yang sudah mulai mengerti demokrasi dikecewakan oleh wakilnya yang terkesan hanya ingin menimbun kekayaan. Hal tersebut membuat peran rakyat dalam menentukan kebijakan sangat minim. Kedaulatan yang katanya di tangan rakyat pun seolah-olah menjadi omong kosong.

Kegalauan berdemokrasi pada masa lalu terletak pada tidak jelasnya bentuk demokrasi itu sendiri dan masih awamnya rakyat mengenai demokrasi. Menurut Internasional Commision of Jurits, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Intinya rakyat memegang penuh kedaulatan, presiden dan wakil rakyat adalah pengemban amanat rakyat. Namun yang terjadi pada masa lalu justru presiden dan parlemen lah yang dominan. Pada saat ini kondisinya lebih baik, rakyat lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan berdampingan dengan pers. Yang menjadi persoalan adalah masalah terputusnya aliran aspirasi rakyat.

Dahulu pada saat awal sistem demokrasi lahir terdapat bentuk demokrasi langsung. Sistem demokrasi langsung memungkinkan setiap warga negara mengemukakan pendapatnya secara langsung tanpa diwakilkan oleh orang lain. Di negara kota (polis) Athena, seluruh warga berkumpul dalam satu forum untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Hal tersebut masih memungkinkan karena jumlah penduduk sedikit dan hanya laki-laki saja yang boleh menggunakan hak suaranya. Sekarang berkumpulnya seluruh rakyat Indonesia dalam satu forum merupakan hal yang hampir mustahil.

Sebenarnya dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah maju kita bisa mengumpulkan aspirasi seluruh rakyat. Saat ini sudah banyak masyarakat yang mengenal internet dan dapat menggunakan alat komunikasi seperti handphone. Mengapa hal tersebut tidak dimanfaatkan?.

Sudah ada contoh penggunaan teknologi dalam berdemokrasi yaitu forum-forum diskusi di internet. Ada sebuah forum internet di Indonesia yang memiliki jumlah anggota sebanyak 4 juta. Diskusi dalam forum tersebut sangat rapih dan terorganisir dengan baik. Setiap anggotanya bebas berbagi dan mengeluarkan pendapat asal sesuai aturan. Yang menjadi tantangan adalah tidak meratanya perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia. Untuk hal yang seperti itu diperlukan penanganan khusus. Saya yakin dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dapat mengurangi terputusnya aliran aspirasi. Asalkan pemerintah memfasilitasi dan rakyatnya aktif berpartisipasi. Optimislah terhadap kemajuan demokrasi Indonesia kalau tidak mau mengikuti sistem monarkhi absolut dimana kekuasan ditangan raja secara penuh. Sambil menunggu sistem pemerintahan yang lebih baik, kita sempurnakan demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia. Lebih baik ketimbang galau, bukan?. (selesai)